Pemerintah daerah, kata Rizki, fokus menekan belanja seremonial, perjalanan dinas, serta program-program yang dinilai tidak berdampak langsung terhadap masyarakat.
“Dana yang dihemat akan dialokasikan untuk mendukung sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik,” ujarnya.
Baca Juga:
Diduga Langgar Aturan SPM demi Hibah Rp13 Miliar ke Kejati Pemprov Sulteng Terancam Sanksi
Meski demikian, dia mengungkapkan tantangan fiskal masih dihadapi Pemkab Kuningan karena adanya beban utang tunda bayar pada tahun anggaran 2024 yang tercatat mencapai Rp96 miliar.
Sebagian hasil efisiensi anggaran tersebut, lanjut dia, terpaksa harus digunakan untuk menutup kewajiban tunda bayar agar postur anggaran tetap sehat dan tidak membebani tahun anggaran berikutnya.
“Ini langkah sulit, tapi perlu dilakukan agar stabilitas fiskal daerah tetap terjaga,” pungkasnya.
Baca Juga:
Pemprov Sulteng Terancam Sanksi, Hibahkan Rp13 Miliar ke Kejati Tapi Kebutuhan Dasar Masyarakat Diabaikan
[Redaktur: Mega Puspita]
